Pemerintah meniadakan sementara penggunaan barcode untuk pembelian BBM subsidi di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kebijakan ini dilakukan agar distribusi BBM kepada masyarakat tetap lancar dan tidak terhambat prosedur teknis di tengah kondisi darurat, sehingga akses energi bagi warga yang membutuhkan dapat terjamin sampai situasi kembali normal.
Hal ini disampaikan oleh, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, mengatakan, peniadaan barcode BBM subsidi ini diambil demi mencegah penumpukan dan antrean panjang di SPBU Pertamina di lokasi bencana.
“Saya memutuskan untuk barcode sementara, untuk menghindari penumpukan dan antrean, kita tiadakan di daerah-daerah bencana,” kata Bahlil dikutip dari , Jumat (5/12/2025).
Cara buat barcode Pertalite atau Subsidi Tepat MyPertamina.
Bahlil juga memastikan stok BBM di wilayah terdampak sementara ini mencukupi kebutuhan untuk 7 hingga 8 hari.
Namun, Bahlil mengakui sejumlah daerah mengalami keterlambatan distribusi BBM akibat akses jalan yang terputus.
“Tapi memang di beberapa daerah yang jalannya putus, mobilisasi BBM-nya terkendala. Karena itu, kita sebagian pakai genset, sebagian ada pakai tangki, dan terus dilakukan,” katanya.
Bahlil mengeklaim pemerintah terus mencari berbagai cara untuk memastikan suplai BBM tetap tersedia bagi warga.
Dia menyampaikan, penggunaan tangki tambahan dan genset dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan darurat.
Sedangkan untuk wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Bahlil melaporkan bahwa kondisi penyaluran BBM di sana sudah mulai pulih. Bahkan, beberapa SPBU juga sudah bisa beroperasi 24 jam di Tapteng.
ANTREAN PEMBELIAN BBM: Foto udara warga dan kendaraan antre menunggu Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu SPBU di Kota Langsa, Aceh, Selasa (2/12/2025). Bencana banjir bandang yang melanda daerah tersebut pada Rabu (26/11) menyebabkan penyaluran BBM di daerah itu terhambat.
“Kalau di Tapteng-nya sendiri, sebagian pompa bensin sudah beroperasi 24 jam,” kata Bahlil.
Senada, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas, mengatakan, sesuai arahan Presiden dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa prioritas penanganan di wilayah bencana adalah pemulihan ketersediaan listrik, BBM dan LPG.
Keringanan ini bertujuan untuk mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat.
“BPH Migas memberikan keringanan pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite untuk kendaraan dinas pemerintah dan pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite dapat dilakukan secara manual (tanpa menggunakan QR Code) di wilayah tanggap darurat pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama masa tanggap darurat sejak 28 November 2025 sampai dengan 11 Desember 2025 sesuai Keputusan Gubernur Aceh,” lanjutnya.
sejak 28 November 2025 sampai dengan 11 Desember 2025 sesuai Keputusan Gubernur Aceh,” katanya dikutip dari laman resmi BPH Migas, Jumat (5/12/2025).
Ia juga mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan agar pemenuhan energi, khususnya BBM, di wilayah terdampak bencana dapat berjalan dengan baik.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang