Aturan Baru Ojol Masuk Revisi UU LLAJ, Ditargetkan Berlaku 2027

Untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan terpenuhinya standa keselamatan bagi masyarakat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan regulasi baru terkait layanan transportasi berbasis aplikasi, termasuk ojek online (ojol).

Pengaturan ini akan diakomodasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, regulasi ini dirancang dengan menyeimbangkan kepentingan pengemudi, perusahaan aplikator, dan masyarakat selaku pengguna jasa.

"Perkembangan transportasi online perlu diikuti dengan kerangka regulasi yang jelas agar penyelenggaraannya dapat diawasi secara efektif. Kita tidak bisa membiarkan layanan yang sudah berkembang di masyarakat berjalan tanpa pengaturan yang memadai, karena pada akhirnya dapat menimbulkan polemik," ujar Dudy dalam keterangan resminya, Senin (12/10/2026).

Kelayakan Kendaraan, Sanksi, dan Pengawasan

Ratusan motor ojek online mendapatkan servis dan perawatan di program BeROjol Day dari Dompet Dhuafa di halaman parkir Lotte Grosir Ciputat, Tangerang Selatan, Minggu (1/3/2026).

Dalam pembahasan revisi UU LLAJ, pemerintah menyetujui usulan DPR RI terkait penambahan Bab XIII A yang memuat materi tentang angkutan sewa khusus dan angkutan terbatas menggunakan sepeda motor, baik untuk pengantaran orang, barang, maupun makanan.

Fokus utama regulasinya adalah penetapan standar keselamatan bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Hal ini mencakup kondisi kelayakan kendaraan hingga kelengkapan keselamatan pengemudi.

Kemenhub juga akan menuntut peran aktif perusahaan aplikator dalam memastikan mitra pengemudinya mematuhi persyaratan tersebut.

Menhub Dudy Purwagandhi meminta para aplikator ojek online (online) memberikan penjelasan lebih lengkap ke para mitranya soal potongan aplikasi sebesar 8 persen.

Untuk penegakan aturan, pengawasan akan dilakukan melalui pemantauan kendaraan, kelengkapan keselamatan, dan pelatihan pengemudi. Kemenhub menyatakan akan ada penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar.

Selain itu, Kemenhub juga menekankan pentingnya sistem pencatatan transaksi perjalanan di aplikasi yang dapat ditelusuri demi menjaga aspek akuntabilitas dan keselamatan.

Ekosistem

Meski memperketat aspek keselamatan, Kemenhub menjamin aturan ini mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem transportasi online.

Kebijakan yang disusun tidak hanya melindungi penumpang, tetapi juga memperhatikan kondisi mitra pengemudi dan kemampuan operasional industri.

Revisi UU LLAJ ini telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2026. Pemerintah berharap proses legislasi ini dapat berjalan cepat sehingga aturan baru dapat segera diterapkan.

"Kita usahakan secepat mungkin revisi UU LLAJ ini rampung. Harapan kami 2026 ini bisa selesai disahkan, sehingga bisa dilaksanakan pada tahun 2027," pungkas Menhub Dudy.