Kemenhub Usulkan Skema WFA untuk Antisipasi Kepadatan saat Nataru

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan penerapan skema work from anywhere (WFA) pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan mobilitas masyarakat selama musim liburan akhir tahun.

Usulan tersebut dibahas Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat bertemu Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (16/3/2022). Menurut PT Jasa Marga (Persero) Tbk kemacetan kendaraan menuju Jakarta dari Km 11-200 diakibatkan perbaikan konstruksi jalan dan pengendara dihimbau untuk menggunakan Tol Layang MBZ. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/tom.

Dudy mengatakan, penerapan WFA perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan karena berkaitan langsung dengan pengaturan aktivitas pekerja.

"Kami berdiskusi beberapa hal khususnya terkait dengan kesiapan Nataru 2026/2027 dan berkaitan dengan work from anywhere (WFA). Karena ini terkait dengan ketenagakerjaan, kami merasa perlu berdiskusi dengan beliau," ujar Dudy, dalam keterangan resmi, Jumat (6/11/2026).

 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram

 
 
 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kementerian Perhubungan RI (@kemenhub151)

Kemenhub Usulkan WFA pada Tanggal Tertentu

Skema WFA menjadi salah satu langkah yang disiapkan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat selama libur akhir tahun.

Dalam hal ini, Kemenhub telah mengusulkan pelaksanaan WFA pada tanggal-tanggal tertentu selama periode Nataru.

Dengan pengaturan tersebut, diharapkan waktu keberangkatan masyarakat tidak terkonsentrasi pada hari-hari tertentu sehingga kepadatan lalu lintas dan transportasi umum bisa dikurangi.

Situasi arus lalulintas kendaraan pemudik di tol Cipali memasuki Hari Terakhir Libur Lebaran 2026 ( FOTO: KOMPAS.com / Ahya Nurdin)

Melalui fleksibilitas lokasi bekerja, masyarakat diharapkan dapat mengatur perjalanan dengan lebih leluasa. Selain itu, kebijakan ini berpotensi mendistribusikan waktu perjalanan sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan maupun penumpang pada puncak arus liburan.

Dalam pertemuan tersebut, Dudy juga menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026 sebagai bahan perbaikan pelayanan pada periode berikutnya.

Meski demikian, Kemenhub belum merinci tanggal pelaksanaan WFA yang diusulkan maupun mekanisme penerapannya. Pembahasan lebih lanjut diperlukan bersama Kementerian Ketenagakerjaan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.

Antrean kendaraan pemudik asal Sumatera di parkir Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Minggu (22/12/2024).

Posko Terpadu Angkutan Nataru Beroperasi 20 Hari

Selain membahas skema WFA, kedua kementerian juga mendiskusikan kerja sama peningkatan keselamatan transportasi.

Dudy menilai, kampanye keselamatan perlu dilakukan secara bersama-sama oleh Kemenhub dan Kementerian Ketenagakerjaan. Upaya tersebut mencakup penguatan kebijakan hingga peningkatan pengawasan di lapangan.

"Kampanye keselamatan perlu kami sinergikan antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Alhamdulillah diskusi cukup baik dan saya senang sekali kegiatan ini terus kita tingkatkan dengan sinergi dua kementerian yang berlangsung baik," kata Dudy.

Pintu gerbang Tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah.

Sebelumnya, Kemenhub juga telah memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan Angkutan Nataru 2026/2027.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengoperasian Posko Terpadu Angkutan Nataru pada 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027 atau selama 20 hari.

Posko tersebut akan menjadi pusat koordinasi dan pemantauan kondisi transportasi bersama seluruh pemangku kepentingan.