Korlantas Ungkap Kendala Perluasan Kamera ETLE di Luar Jawa

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus mengembangkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai bagian dari transformasi penegakan hukum lalu lintas. Namun, penerapannya belum bisa dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di luar Pulau Jawa.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam memperluas jaringan kamera ETLE. Karena itu, Korlantas Polri harus menentukan lokasi pemasangan berdasarkan tingkat kebutuhan dan efektivitas pengawasan.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin mengatakan, ETLE merupakan salah satu bentuk transformasi penegakan hukum yang memiliki sejumlah aspek penting, mulai dari transparansi hingga pengawasan terhadap kinerja petugas.

"Ada aspek inisiatif anti korupsi, kemudian juga penyimpangan, kemudian bagaimana memastikan pengawasan yang memang terlaksana secara terus-menerus, penegakan hukum yang terintegrasi, modern, dan juga transparan," ujar Aries, saat ditemui di Jakarta, belum lama ini.

Kakorlantas Polri Aries Syahbudin saat dialog bersama media di NTMC Korlantas Polri

Menurut Aries, penerapan ETLE memiliki sejumlah keunggulan karena proses penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan melalui sistem elektronik. Dengan demikian, interaksi langsung antara petugas dan pelanggar dapat diminimalkan.

Meski demikian, Korlantas mengakui masih ada sejumlah keterbatasan dalam pengembangan sistem tersebut, terutama untuk memperluas jangkauan pengawasan ke seluruh daerah.

Pengembangan ETLE di Luar Jawa Terkendala Anggaran

Aries menjelaskan, salah satu tantangan terbesar dalam penerapan ETLE adalah kebutuhan anggaran untuk pengadaan dan pengembangan perangkat di berbagai wilayah.

Kondisi tersebut membuat pemasangan kamera ETLE belum bisa menjangkau seluruh Indonesia. Padahal, pengawasan lalu lintas melalui sistem elektronik dibutuhkan tidak hanya di kota-kota besar di Pulau Jawa, tetapi juga di daerah lain.

Sebuah mobil mendapat surat pelanggaran lalu lintas melalui tilang elektronik atau ETLE usai mengikuti arahan polisi lalu lintas untuk menerobos saat lampu merah di kawasan Bundaran Senayan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat

"Tapi, memang ada beberapa kelemahan dari ETLE itu sendiri. Satu, kita belum bisa menerapkan ETLE secara menyeluruh di seluruh Indonesia, karena berkaitan dengan anggaran pengembangannya," kata Aries.

Selain keterbatasan anggaran, sistem ETLE juga memiliki titik buta atau blind spot, yakni lokasi yang belum terjangkau kamera pengawas.

Karena itu, keberadaan petugas kepolisian di lapangan tetap dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang tidak tertangkap kamera.

Pengendara melewati tiang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kabupaten Pangandaran, Kamis (24/9/2026). KOMPAS.COM/AYU SABRINA BAROKAH

"Makanya dalam pelaksanaan penegakan hukum itu ya tilang masih berlaku, ETLE kita tambahkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Dan kita mencoba menempatkan ETLE ini menjadi skala prioritas," ujarnya.

Dengan kata lain, pengembangan ETLE tidak serta-merta menghapus mekanisme tilang manual. Kedua metode penindakan tersebut tetap berjalan berdampingan untuk memastikan pengawasan lalu lintas bisa dilakukan secara optimal.

Blackspot Jadi Prioritas Pemasangan ETLE

Dalam menentukan lokasi pemasangan kamera ETLE, Korlantas Polri menggunakan data dari Integrated Road Safety Management System (IRSMS).

Tiang kamera ETLE di depan Margo City dan Depok Town Square, Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Sabtu (31/1/2026).

Data tersebut memuat informasi mengenai lokasi yang memiliki tingkat kecelakaan tinggi maupun titik-titik yang sering terjadi pelanggaran lalu lintas.

Aries mengatakan, hasil pemantauan data tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan wilayah yang perlu mendapatkan pengawasan lebih intensif.

"Di lokasi mana yang sering terjadi pelanggaran, di lokasi mana yang sering terjadi kecelakaan. Ya, kalau kita menyebutnya blackspot maupun troublespot, itu yang menjadi prioritas kita untuk dilakukan pengawasan secara terus menerus," ujar Aries.

Blackspot merupakan titik rawan kecelakaan lalu lintas, sedangkan trouble spot merujuk pada lokasi yang memiliki permasalahan lalu lintas, termasuk tingginya pelanggaran maupun gangguan kelancaran arus kendaraan.

Tiang lampu kilat kamera ETLE (electronic traffic law enforcement) di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Kamis (12/2/2026) malam.

Dengan pendekatan tersebut, pemasangan kamera ETLE diharapkan tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah perangkat, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap keselamatan pengguna jalan.

Aries menegaskan, keterbatasan anggaran membuat Korlantas harus memastikan setiap perangkat yang dipasang benar-benar memberikan manfaat bagi pengawasan lalu lintas.

"Dengan anggaran yang terbatas, dengan kemampuan yang memang terbatas, kita prioritaskan di titik-titik yang memang pemasangan alat tersebut bisa lebih efektif untuk melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu lintas, terutama yang menyebabkan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas," kata Aries.

Melalui strategi tersebut, pengembangan ETLE diharapkan dapat dilakukan secara bertahap, termasuk untuk memperluas jangkauan pengawasan di luar Pulau Jawa. Penentuan lokasi pemasangan tetap mengacu pada kebutuhan dan tingkat kerawanan lalu lintas di masing-masing daerah.