Membongkar Akar Kecelakan Angkutan Barang, Bukan Sekadar Salah Sopir

Kecelakaan yang melibatkan angkutan barang masih menjadi persoalan serius dalam keselamatan lalu lintas.

Penyebabnya tidak selalu sebatas kesalahan pengemudi, tetapi juga berkaitan dengan kelayakan kendaraan, perawatan armada, kompetensi sopir, hingga tanggung jawab perusahaan.

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), mengatakan, kecelakaan seperti rem blong merupakan akumulasi persoalan struktural.

Pembatasan angkutan barang Mudik Lebaran 2026

“Padahal, jika ditelisik lebih dalam, rentetan musibah seperti rem blong merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang jauh lebih kompleks, mulai dari kelalaian perawatan armada, lemahnya pengawasan uji berkala (KIR), carut-marut penerbitan SIM, hingga minimnya pelindungan dan kompetensi pengemudi di jalan raya,” kata Djoko dalam keterangan resmi, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Jawa Timur (2026), sejumlah truk pengangkut semen, seperti flat deck, molen, hi-blow, dan trailer, masih ditemukan tidak menjalani uji KIR secara berkala serta minim perawatan.

Keterbatasan SDM dan rendahnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) perusahaan turut memperburuk kondisi.

Sopir truk logistik yang membawa muatan paketan saat antre di tengah kemacetan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.

Investigasi Jangan Berhenti pada Sopir

Menurut Djoko, penyelidikan kecelakaan harus mencakup kondisi sistem pengereman, riwayat perawatan kendaraan, kelengkapan KIR, serta kepatuhan perusahaan terhadap standar keselamatan.

Pemilik angkutan juga harus dimintai pertanggungjawaban jika terbukti mengoperasikan kendaraan tidak laik jalan.

Persoalan lain adalah penerbitan SIM. Berdasarkan informasi komunitas pengemudi truk, biaya perpanjangan SIM B1 dan B2 disebut mencapai Rp 1,3 juta hingga Rp 1,8 juta.

Ilustrasi ujian praktik SIM B1 dan B2

Padahal, tarif resmi PNBP beserta tes pendukung diperkirakan hanya Rp 225.000-Rp 260.000. Karena itu, proses penerbitan dan perpanjangan SIM perlu dievaluasi.

Kepatuhan terhadap dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) juga harus diperiksa, terutama terkait rute dan jam operasional truk molen. Pemilik proyek maupun kontraktor perlu ikut bertanggung jawab jika melanggar ketentuan tersebut.

Kompetensi Sopir dan Kelayakan Truk

Pemetaan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan pada 2024 menemukan pengemudi yang mengoperasikan kendaraan tidak sesuai golongan SIM, bahkan belum mengikuti diklat dan memiliki sertifikat kompetensi.

Menurut Djoko, penghasilan pengemudi juga relatif rendah, berkisar Rp 1 juta-Rp 4 juta per bulan.

Pelabuhan Merak dipadati kendaraan pemudik dan truk barang

Sementara itu, KNKT turut menyoroti berkurangnya jumlah pengemudi bus dan truk hingga memasuki zona bahaya. Kompetensi dalam mengoperasikan teknologi kendaraan dan mendeteksi kerusakan juga masih perlu ditingkatkan.

“Sudah saatnya paradigma penegakan hukum dan penanganan keselamatan transportasi barang di Indonesia dirombak total,” ucap Djoko.

“Penyelidikan tidak boleh lagi berhenti pada pengemudi yang menjadi korban sistem, melainkan harus menyentuh akar pertanggungjawaban pemilik usaha, pengembang proyek, hingga integritas kelembagaan,” ujar dia.

Polisi olah TKP kecelakaan truk dan truk di Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jumat (3/7/2026)

Keselamatan berlalu lintas tidak akan pernah terwujud selama standar kelaikan teknis kendaraan dan kompetensi pengemudi diabaikan begitu saja.

Dengan demikian, pencegahan kecelakaan angkutan barang membutuhkan pembenahan menyeluruh. Penegakan hukum tidak cukup hanya menyasar sopir, tetapi juga harus mengevaluasi perusahaan, kelayakan armada, kompetensi mekanik, dan pengawasan pemerintah.