JAKARTA, KOMPAS.com – Elektrifikasi kendaraan komersial, khususnya truk angkutan barang, masih menghadapi sejumlah tantangan di Indonesia.
Selain harga kendaraan yang jauh lebih mahal dibandingkan truk diesel, keterbatasan skema pembiayaan dan infrastruktur pengisian daya menjadi kendala bagi pelaku usaha untuk beralih ke kendaraan listrik.
Kondisi tersebut terungkap dalam kajian Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) bersama Egis berjudul ‘Dekarbonisasi Inklusif Sektor Logistik Indonesia: Kerangka Hibrida untuk Pelacakan, Pembiayaan, dan Reformasi Kebijakan.’

Presiden Prabowo Subianto (tengah) saat meresmikan PT VKTR Sakti di Magelang, Kamis (9/4/2026).
Salah satu temuan menarik berasal dari survei terhadap 50 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) angkutan barang. Sebanyak 8 persen responden menyatakan bersedia beralih ke truk listrik jika uang muka sebesar 30 persen, bunga 12 persen, dan sertifikat tanah menjadi agunan.
Namun, tingkat kesediaan tersebut meningkat menjadi 56 persen ketika skema pembiayaan dibuat lebih ringan, yakni uang muka 15 persen, bunga nol persen, dan agunan cukup menggunakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Temuan ini memperlihatkan bahwa akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong elektrifikasi angkutan barang.

Proses perakitan truk listrik buatan VKTR.
Meski demikian, angka tersebut merupakan kesediaan yang dinyatakan responden dalam dua skenario pembiayaan, bukan gambaran keputusan pembelian atau tingkat adopsi aktual.
Harga Truk Listrik Bisa Dua Kali Lipat
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Gemilang Tarigan mengatakan, harga truk listrik saat ini masih menjadi tantangan besar bagi operator angkutan barang.
Menurut dia, harga truk listrik bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dibandingkan truk diesel. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha, terutama operator berskala kecil, harus mempertimbangkan kembali kelayakan investasi.

Truk listrik untuk mendukung distribusi produk Momogi Group.
"Peremajaan armada harus menjadi jalan menuju logistik rendah emisi, bukan beban baru bagi operator," ujar Gemilang, dalam keterangan resmi, Rabu (4/11/2026).
Ketua Tim Kajian Pustral UGM, Dr. Ir. Arif Wismadi, M.Sc., mengatakan, berbagai hambatan yang disampaikan pelaku usaha dalam rangkaian diskusi bermuara pada persoalan biaya dan pembiayaan.
"Truk listrik tidak akan berpindah dari brosur ke jalan raya selama hitungannya belum masuk akal bagi operator," kata Arif, pada kesempatan yang sama.

Truk listrik JAC N90 EV
Untuk mengatasi persoalan tersebut, kajian mengusulkan tiga model pembiayaan yang perlu diuji lebih lanjut.
Pertama, kredit hijau dengan dukungan kontrak angkutan jangka panjang. Kedua, skema sewa armada tanpa uang muka dengan pembayaran berdasarkan jarak tempuh atau periode penggunaan.
Ketiga, skema langganan baterai yang memisahkan biaya baterai dari harga kendaraan. Model ini dinilai berpotensi menekan biaya awal pembelian truk listrik sekaligus membuka peluang pengembangan sistem penukaran baterai.

Menjajal truk listrik Mitsubishi Fusoo eCanter
Infrastruktur Pengisian Daya Belum Merata
Selain persoalan harga, ketersediaan infrastruktur pengisian daya juga menjadi tantangan elektrifikasi truk di Indonesia.
Kajian Pustral UGM dan Egis menemukan bahwa 36 persen stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di Jawa-Bali berada di lima kota administrasi Jakarta. Padahal, wilayah tersebut hanya menyumbang sekitar 4,8 persen dari total emisi truk yang dimodelkan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persebaran infrastruktur pengisian daya belum sepenuhnya mengikuti kebutuhan operasional angkutan barang.

Truk Listrik yang digunakan DLH DKI Jakarta
Padahal, truk memiliki karakteristik penggunaan berbeda dibandingkan mobil penumpang, terutama terkait jarak tempuh, kapasitas baterai, dan waktu pengisian.
Arif menilai, pembangunan infrastruktur pengisian daya untuk truk perlu direncanakan secara lebih sistematis di sepanjang koridor logistik Jawa-Bali.
"Selagi SPKLU khusus truk belum mulai dibangun, perencanaannya harus lebih sistematis agar tersebar di sepanjang koridor Jawa-Bali, tidak menumpuk di wilayah barat Jawa seperti pada kendaraan listrik penumpang," ujarnya.

Truk listrik milik Kalista
Urgensi elektrifikasi juga terlihat dari besarnya emisi angkutan barang. Berdasarkan pemodelan yang mengacu pada GLEC Framework, emisi angkutan barang berbasis jalan di koridor Jawa-Bali diperkirakan mencapai 19,72 juta ton CO2 pada 2026.
Tanpa intervensi, angka tersebut berpotensi meningkat 51 persen menjadi 29,80 juta ton pada 2035. Jawa Barat menjadi penyumbang emisi terbesar dengan porsi 31 persen, disusul Jawa Tengah 26 persen dan Jawa Timur 22 persen.
Sementara itu, truk dua sumbu medium dan truk tiga sumbu menyumbang sekitar 59 persen dari total emisi yang dimodelkan.

Truk listrik di IWIP, Kamis (15/1/2026).
Senior Transport Engineer PT Egis International Indonesia, Febriani Astari, mengatakan, konsentrasi emisi di sejumlah wilayah sebenarnya dapat membantu pemerintah menentukan prioritas penanganan.
"Persoalannya ternyata lebih sempit dan lebih bisa dikelola, sehingga tugas kita adalah memulai dari titik-titik panas tersebut," kata Febriani.
Sebagai langkah awal, tim kajian merekomendasikan uji coba elektrifikasi truk logistik di satu atau dua koridor atau kota prioritas. Implementasi tersebut perlu disertai penyediaan infrastruktur pengisian daya dan skema pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan operator.
Segmen rute tetap atau berbasis depo dinilai menjadi pilihan paling realistis untuk memulai elektrifikasi. Dengan pola operasional yang lebih terukur, biaya transisi diharapkan tidak terlalu membebani operator kecil.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.
Nhận xét
Đăng nhận xét