Peralihan dari mobil berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik (EV) menandai revolusi industri otomotif. Kendaraan listrik menawarkan efisiensi energi lebih tinggi, emisi lebih rendah, dan biaya operasional yang lebih hemat dibanding mobil konvensional.
Baru-baru ini Mahkamah Agung India baru-baru ini mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pelarangan bertahap terhadap mobil mewah berbahan bakar bensin dan diesel (ICE).
Ilustrasi Mobil Listrik
Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik (EV) di India. Usulan ini muncul dalam sidang terkait petisi kepentingan publik yang menyoroti perlunya kebijakan mobil listrik nasional lebih tegas.
Alasan di Balik Usulan Larangan
Para hakim Mahkamah Agung, termasuk Justice Surya Kant dan Justice Joymalya Bagchi, menekankan bahwa segmen mobil mewah berbahan bakar fosil hanya digunakan oleh kelompok kecil masyarakat kaya. Larangan atau pembatasan mobil ini tidak akan memengaruhi mayoritas warga, tetapi akan menjadi sinyal kuat bagi percepatan transisi ke kendaraan listrik.
Hakim Kant menambahkan bahwa saat ini sudah tersedia berbagai mobil listrik premium di India yang memiliki kenyamanan dan performa sebanding dengan mobil mewah ICE. Dengan demikian, pembatasan mobil mewah berbahan bakar fosil bisa menjadi “uji coba” untuk kebijakan yang lebih luas di masa depan.
Tanggapan Pemerintah
Pemerintah pusat India menanggapi usulan ini dengan serius. Jaksa Agung R. Venkataramani menyatakan bahwa posisi pemerintah “terbuka” terhadap ide ini. Ia juga menekankan bahwa setidaknya 13 kementerian terlibat dalam merumuskan kebijakan EV, mulai dari pengembangan infrastruktur pengisian daya hingga pemberian insentif produksi dan pembelian kendaraan listrik.
Pengadilan meminta pemerintah menyusun laporan lengkap tentang regulasi, insentif, dan kemajuan EV yang telah dilakukan, sebagai dasar pertimbangan langkah selanjutnya.
Argumen dari Penggugat
Petisi yang dibahas diajukan oleh Centre for Public Interest Litigation (CPIL) bersama organisasi seperti Common Cause dan Sitaram Jindal Foundation. Mereka menilai bahwa kegagalan pemerintah dalam menerapkan kebijakan EV secara efektif melanggar hak warga atas udara bersih dan kesehatan, sebagaimana dijamin konstitusi India.
Salah satu masalah utama adalah infrastruktur pengisian daya EV yang masih terbatas, membuat banyak calon pembeli enggan beralih dari mobil berbahan bakar fosil. Pengadilan menekankan bahwa fasilitas pengisian daya akan berkembang seiring meningkatnya jumlah kendaraan listrik, termasuk pemanfaatan pom bensin dan terminal transportasi publik sebagai lokasi charger.
Dampak Potensial
Larangan mobil mewah ICE dianggap strategis karena menargetkan kelompok kecil dan tidak mengguncang pasar mobil massal. Namun, ada risiko bagi industri otomotif premium, termasuk produsen seperti Mercedes-Benz, BMW, dan lainnya. Tanpa perencanaan matang, larangan ini bisa mengganggu investasi, lapangan kerja, dan rantai pasok lokal.
Ilustrasi mobil listrik / cas kendaraan listrik
Pengadilan menyebut bahwa kebijakan EV, seperti National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP), perlu diperbarui dan diuji melalui pilot project di kota-kota besar seperti Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, dan Kolkata. Pilot project ini bisa menjadi tahap awal implementasi pembatasan mobil mewah ICE.
Usulan Mahkamah Agung India untuk melarang atau membatasi mobil mewah berbahan bakar fosil adalah langkah berani yang dapat mempercepat transisi ke kendaraan listrik. Meski dampaknya terhadap masyarakat luas dianggap kecil, kebijakan ini bisa menjadi katalisator penting bagi adopsi EV di India.